Topikseru.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (
Kejati Sumut) menerima penitipan uang pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,5 miliar dari terdakwa kasus dugaan
korupsi pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2023.
Uang tersebut dititipkan oleh terdakwa IFS, yang saat ini tengah menjalani proses hukum atas sangkaan menyalahgunakan kewenangannya dalam distribusi dana ADD kepada sejumlah desa di wilayah Kota Padangsidimpuan.
"Uang yang dititipkan melalui penasihat hukum terdakwa telah disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) milik Kejati Sumut,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Adre W Ginting, Senin (23/6), di Medan.
Kejati Sumut: Kerugian Negara Hampir Rp 6 Miliar
Adre menambahkan bahwa total kerugian negara akibat perkara ini mencapai Rp 5.962.500.000. Sementara yang telah dikembalikan melalui penitipan baru sekitar 59 persen dari total kerugian.
"Penitipan uang ini tentu tidak menghapus pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum,” kata Adre, yang saat itu didampingi Kasidik Arif Kadarman, Kasi Penuntutan Sutan Harahap, dan Kasi Eksekusi Eksaminasi Rahman Nasution.
Terdakwa IFS dijerat dengan pasal berlapis, yakni primair Pasal 2 ayat (1) dan subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Selain itu, ia juga dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Pasal-pasal tersebut mengatur tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
Modus Pemotongan Dana Desa
Meski belum dijelaskan secara rinci dalam konferensi pers, kasus dugaan korupsi ini diduga melibatkan modus pemotongan sistematis atas pencairan dana ADD ke sejumlah desa di Kota Padangsidimpuan.
Dana tersebut sejatinya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial berbasis desa.
Dugaan penyalahgunaan anggaran desa ini menjadi perhatian publik, mengingat ADD merupakan fondasi keuangan pembangunan tingkat akar rumput.
Penitipan dana yang dilakukan oleh pihak terdakwa menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menelusuri dan memulihkan kerugian negara, meskipun proses hukum tetap berlanjut.
Kejati Sumut menegaskan bahwa pengembalian uang kerugian negara tidak akan menghentikan proses pidana, namun bisa menjadi faktor meringankan dalam tuntutan atau vonis.
Berita Terkait
Sabtu, 26 September 2026
