Senin, 28 September 2026

Kasus Korupsi Inalum Rp 133 Miliar Disidangkan di PN Medan 6 Mei 2026

Agustian - Senin, 27 April 2026 20:24 WIB
Kasus Korupsi Inalum Rp 133 Miliar Disidangkan di PN Medan 6 Mei 2026
Korupsi Inalum
Topikseru.com, Medan - Sidang perdana kasus dugaan korupsi penjualan aluminium milik PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) segera digelar di Pengadilan Negeri Medan. Perkara ini disebut merugikan negara hingga Rp133 miliar. Juru Bicara PN Medan, Soniady Drajat Sadarisman, membenarkan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan dan jadwal sidang pertama ditetapkan pada 6 Mei 2026. "Sudah dilimpahkan tanggal 24 April dan sidang pertama diagendakan tanggal 6 Mei," ujarnya, Senin (27/4/2026). [irp posts="32574" ]

Majelis Hakim dan Jadwal Sidang

Sidang akan dipimpin majelis hakim yang terdiri dari:
  • Asad Rahim Lubis
  • Cipto H. Nababan
  • Poster Sitorus
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara ini terdaftar dengan nomor 67/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn dan akan disidangkan di Ruang Cakra 1 pukul 10.00 WIB.

Empat Terdakwa dalam Berkas Terpisah

Dalam kasus ini, terdapat empat terdakwa yang diajukan secara terpisah. Salah satunya adalah Joko Susilo. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menetapkan sejumlah tersangka, yakni:
  • Dante Sinaga
  • Joko Susilo
  • Oggy Achmad Kosasih
  • Joko Sutrisno selaku Direktur Utama PT Prima Alloy Steel Universal (PASU)

Modus Dugaan Korupsi

Penyidik menduga para tersangka melakukan perubahan mekanisme pembayaran dalam transaksi penjualan aluminium alloy. Awalnya, pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui SKBDN. Namun, sistem tersebut diubah menjadi Documents Against Acceptance (D/A) dengan tenor 180 hari. Akibat perubahan ini, pihak PASU diduga tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah diterima. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar USD 8 juta atau setara Rp 133,4 miliar. [irp posts="31208" ]

Jeratan Hukum

Para terdakwa dijerat dengan:
  • Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3
  • Juncto Pasal 18 UU Tipikor
  • Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Undang-undang tersebut mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman berat.

Sumber
:
Berita Terkait
Komitmen Pemberantasan Korupsi: Prabowo Tak Lindungi Orang Dekat, Singgung BGN dan Hotel Sultan
Alasan KPK Tangkap Politikus Golkar Fahd Arafiq dalam OTT HGB Summarecon
Korupsi Chromebook: Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Resmi Ajukan Kasasi ke MA
Mantan Dirpel Inalum Oggy Achmad Kosasih Divonis 7 Tahun, Kerugian Negara Rp 141 Miliar
Gus Alex Minta Jokowi Dihadirkan sebagai Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji
Kejagung Sita Rp 1 Triliun dari PT PSMI, Disiapkan untuk Ganti Kerugian Negara