Topikseru.com, Medan – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (27/7/2026).
Dalam persidangan tersebut, dua ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan hasil audit yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp29,5 miliar.
Temuan itu menjadi salah satu alat bukti penting yang diajukan jaksa untuk membuktikan unsur kerugian negara dalam perkara tersebut.
Baca Juga:
Dua ahli yang memberikan keterangan, yakni Mangasa Marbun dan Binsar Sirait, menjelaskan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan terhadap proyek pengadaan smartboard di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat, David Ricardo Simamora, mengatakan nilai kerugian negara yang dipaparkan kedua ahli sama dengan hasil perhitungan yang telah dituangkan dalam surat dakwaan.
"Ahli yang kami hadirkan adalah Pak Binsar dan Pak Mangasa. Keduanya merupakan ahli perhitungan kerugian negara. Intinya mereka menyampaikan hasil audit yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp29,5 miliar. Nilainya sama dengan yang kami uraikan dalam dakwaan," ujar David usai persidangan.
Keterangan ahli tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian karena hasil audit akan dinilai bersama alat bukti lain yang telah diajukan di persidangan, seperti keterangan para saksi, dokumen pengadaan, bukti transfer, dan alat bukti elektronik.
Seluruh rangkaian pembuktian itu nantinya akan menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.
Dalam persidangan, jaksa juga menguraikan sejumlah dugaan penyimpangan yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara.
Dugaan tersebut meliputi praktik kickback, perubahan spesifikasi atau merek barang sehingga tidak sesuai dengan kontrak pengadaan, selisih harga yang dinilai jauh di atas harga awal, hingga keuntungan yang dianggap tidak wajar dalam penggunaan anggaran negara.
Menurut David, proyek yang dibiayai dengan keuangan negara harus dilaksanakan sesuai prinsip efisiensi, kewajaran harga, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Kalau menggunakan keuangan negara tidak boleh suka-suka menentukan keuntungan," tegasnya.
Jaksa juga mengungkapkan bahwa pada persidangan sebelumnya telah diajukan sejumlah alat bukti berupa keterangan saksi, bukti transfer, dan bukti elektronik yang menurut JPU berkaitan dengan dugaan aliran dana dalam proyek tersebut.
Berdasarkan fakta yang dipaparkan jaksa di persidangan, dana disebut sempat disalurkan kepada Bahrun yang kemudian diduga dibagikan kepada sejumlah pihak, di antaranya kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi sebesar Rp2,5 miliar, kemudian kepada Supriyadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Budi Pranoto Seputra selaku Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, serta beberapa pihak lainnya.
Namun, dugaan aliran dana tersebut masih merupakan bagian dari proses pembuktian di persidangan. Seluruh alat bukti yang diajukan jaksa, termasuk keterangan para saksi dan bukti elektronik, masih akan dinilai oleh majelis hakim sebelum diputuskan dalam putusan akhir.
JPU juga menyinggung keterangan saksi Rudy yang telah diperiksa pada sidang sebelumnya. Menurut David, Rudy mengaku melihat secara langsung penyerahan uang sebesar Rp500 juta dari Bahrun kepada Supriyadi di Nuansa Cafe. Uang tersebut, berdasarkan kesaksian Rudy, dibungkus menggunakan kantong plastik kresek dan diserahkan di dalam mobil milik Supriyadi.
David menegaskan keterangan Rudy merupakan salah satu alat bukti yang diajukan jaksa dan masih harus diuji bersama bukti lainnya selama proses persidangan berlangsung.
Meski sejumlah fakta telah terungkap dalam persidangan, David menegaskan pihaknya belum dapat menarik kesimpulan akhir karena proses pembuktian belum selesai.
"Kami belum bisa menyimpulkan sekarang. Kesimpulan akan kami sampaikan pada tahap tuntutan setelah seluruh proses pembuktian selesai," katanya.
Perkara ini bermula dari dugaan korupsi dalam proyek pengadaan smartboard (papan tulis interaktif) di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Jaksa mendakwa mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Saiful Abdi, Supriyadi selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD yang juga menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp29,5 miliar.
Dalam surat dakwaan, para terdakwa diduga melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan smartboard, mulai dari pelaksanaan proyek hingga mekanisme pengadaan barang. Seluruh dakwaan tersebut masih dalam tahap pembuktian melalui pemeriksaan saksi, ahli, dokumen, dan alat bukti lainnya di persidangan.
Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya sebelum memasuki tahapan tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, dan putusan majelis hakim.