Topikseru.com -Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian dengan nilai mencapai Rp 14,69 miliar.
Temuan tersebut berkaitan dengan kontrak pengadaan jasa pemengaruh yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Menanggapi temuan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tersebut.
Baca Juga:
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya juga perlu memastikan apakah persoalan tersebut masuk dalam kewenangan KPK.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
KPK juga menyoroti kemungkinan adanya benturan kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut. Menurut Budi, kementerian terkait perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi hasil pekerjaan.
ICW Temukan Kontrak Influencer Rp 14,69 Miliar
Sebelumnya, ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia selama periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp 14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,69 miliar.
Pengadaan itu berasal dari dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Rinciannya, Kemendikbudristek tercatat memiliki lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, KKP memiliki tiga paket pengadaan selama 2025 hingga 2026.
Bentuk kerja sama tersebut meliputi penayangan konten di Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment. Selain itu, terdapat pula pengadaan jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan kementerian.
ICW mempertanyakan besarnya anggaran tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah.
Organisasi pemantau korupsi itu juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW kemudian meminta kementerian terkait membuka dokumen pengadaan, termasuk kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
RANS Berikan Klarifikasi
Menanggapi sorotan tersebut, manajemen RANS menyampaikan klarifikasi melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026.
Pihak perusahaan menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah dilakukan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan yang berlaku.
RANS menyebut proses kerja sama dilakukan melalui platform pengadaan resmi, seperti e-Katalog dan Inaproc. Perusahaan juga mengklaim telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan komersial.
Terkait nilai kontrak Rp 14,69 miliar, manajemen menjelaskan bahwa angka tersebut tidak hanya mencakup biaya penayangan konten di media sosial.
Nilainya juga meliputi produksi konten, logistik, perjalanan, hingga biaya kehadiran influencer dalam berbagai kegiatan.
Manajemen RANS turut menyatakan memahami perhatian publik terhadap posisi Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus pejabat publik.
KPK Belum Pastikan Langkah Pemeriksaan
Hingga 12 November 2026, KPK belum mengumumkan keputusan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Raffi Ahmad maupun pihak kementerian terkait.
Lembaga antirasuah tersebut masih perlu menelaah unsur dugaan tindak pidana korupsi serta kewenangan penanganan perkara.
Sementara itu, temuan ICW dan klarifikasi perusahaan menjadi dua hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan persoalan ini.
Besarnya nilai pengadaan, mekanisme pemilihan penyedia jasa, serta potensi benturan kepentingan menjadi sejumlah aspek yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Dengan demikian, temuan ICW tersebut belum dapat disamakan dengan bukti terjadinya tindak pidana korupsi. Perkembangan selanjutnya bergantung pada hasil evaluasi kementerian terkait dan penelaahan KPK.