Topikseru.com,
Jakarta - Proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjadi perhatian. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkap adanya sejumlah kandidat yang disebut tidak melewati tahapan assessment dan talent management sebelum masuk dalam daftar penempatan jabatan.
Bimo mengatakan kondisi tersebut membuat dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengusulkan agar proses rotasi tertentu ditunda, bahkan dibatalkan.
"Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan," kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Persoalan tersebut muncul setelah Kemenkeu melakukan perombakan pejabat dalam jumlah besar. Laporan sejumlah media menyebut pelantikan pada 10 September 2026 mencakup pejabat dari sejumlah jenjang, termasuk sekitar 350 pejabat eselon III.
Bimo Soroti Kesetaraan Proses
Menurut Bimo, keberatan yang disampaikan bukan ditujukan terhadap seluruh rotasi pejabat Kemenkeu. Ia meminta agar penempatan tetap dilanjutkan bagi kandidat yang telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan.
Sebaliknya, kandidat yang tidak memenuhi persyaratan diminta untuk tidak melanjutkan ke jabatan baru.
Bimo menyebut langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keadilan bagi pegawai lain yang telah mengikuti rangkaian proses seleksi.
"Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain yang sesuai prosedur tetap," ujarnya.
Dengan mekanisme itu, proses rotasi pejabat Kemenkeu dapat dibedakan antara kandidat yang telah memenuhi tahapan dengan mereka yang menurut Bimo belum menjalani prosedur sebagaimana mestinya.
Talent Management Jadi Sorotan
Salah satu istilah yang mencuat dalam polemik rotasi pejabat Kemenkeu ini adalah talent management.
Dalam penjelasannya, Bimo menilai mekanisme tersebut penting karena sejumlah pegawai telah menjalani proses assessment dan tahapan lain sebelum dipertimbangkan untuk menduduki posisi tertentu.
Karena itu, masuknya kandidat yang tidak melalui tahapan serupa menjadi alasan Bimo meminta proses terhadap sejumlah nama ditinjau kembali.
Bimo juga mengatakan Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyampaikan komitmen untuk menjalankan talent management dan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu.
"Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya," tutur Bimo.
Suahasil Belum Putuskan Nasib Rotasi
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara belum memberikan kepastian mengenai apakah seluruh atau sebagian rotasi pejabat tersebut akan dibatalkan.
Suahasil mengatakan Kemenkeu masih membahas proses penunjukan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Dia menjelaskan, penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu memiliki beberapa jenjang dan dilakukan dengan melibatkan unit-unit eselon I.
Menurut Suahasil, koordinasi lintas unit diperlukan karena terdapat sejumlah posisi yang membutuhkan sinergi antarunit di dalam Kemenkeu.
"Saya sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya, dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," kata Suahasil.
Dia menambahkan, proses tersebut perlu dilihat secara menyeluruh untuk memastikan koordinasi dan sinergi antarunit Kemenkeu tetap berjalan.
Pelantikan Hybrid Ikut Dikaji
Suahasil juga menyinggung proses pelantikan pejabat yang sebelumnya dilakukan dengan mekanisme berbeda, termasuk secara langsung maupun hybrid.
Karena itu, ia mengatakan keputusan mengenai kelanjutan rotasi tidak akan diambil hanya berdasarkan satu bagian proses.
"Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan," ujarnya.
Dengan demikian, status para pejabat yang baru dilantik masih menunggu hasil pembahasan internal Kemenkeu.
Sementara itu, Bimo telah menyampaikan garis besar sikapnya: kandidat yang tidak memenuhi prosedur perlu dibatalkan, sedangkan mereka yang telah melalui tahapan yang ditetapkan tetap dapat menjalankan penempatan.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penataan kembali organisasi Kemenkeu setelah pergantian Menteri Keuangan. Untuk saat ini, keputusan final mengenai nasib rotasi pejabat DJP dan DJBC masih menunggu hasil evaluasi proses yang telah berlangsung.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
