Topikseru.com - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) akhirnya angkat suara meluruskan polemik liar di media sosial terkait narasi konspirasi bencana alam. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman secara tegas menglarifikasi bahwa Ulta Levenia Nababan kini sudah lepas dari struktur kelembagaan KSP.
Pernyataan resmi ini digulirkan menyusul gelombang kritik publik atas statemen kontroversial Ulta yang mengaitkan serangkaian fenomena alam ekstrem di Indonesia dengan proyek rekayasa cuaca asing, High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP).
"Ulta sudah bukan di KSP lagi. Dulu dia di staf KSP sebagai tenaga ahli utama, tetapi sekarang sudah tidak. Dia sekarang salah satu deputi di Bakom," pungkas Dudung saat ditemui di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Bukan Suara Resmi Istana
Dudung memperjelas bahwa fakta Ulta Levenia bukan lagi tenaga ahli KSP secara otomatis memutus keterikatan institusi istana dari seluruh ucapan pribadi yang bersangkutan.
Dudung meminta publik untuk tidak mengaitkan opini spekulatif Ulta dengan posisi maupun pandangan resmi pemerintah.
"Jadi, bukan anggota saya lagi itu," cetus mantan KSAD tersebut.
Lebih jauh, Dudung mengajak masyarakat untuk menyikapi berbagai fenomena iklim dan bencana alam secara rasional dan berbasis keilmuan ketat, ketimbang terlarut dalam teori konspirasi tanpa dasar ilmiah.
KSP Tepis Isu Intervensi Asing
Terkait maraknya rentetan fenomena iklim belakangan ini, Dudung menekankan bahwa seluruhnya merupakan siklus ilmiah yang terus dipantau secara presisi oleh para pakar dan lembaga meteorologi.
Dia membantah keras tudingan adanya dalang atau intervensi teknologi dari pihak luar negeri dalam memicu bencana alam di Tanah Air.
"Kalau masalah bencana alam, kalau menurut saya itu dinamika alam lah ya, dan para ahli juga sudah mempelajari, kemudian melihat perkembangan saat ini. Tentunya, saya punya keyakinan bahwa ini kan kehendak Yang Kuasa," terang Dudung.
"Menurut saya, tidak dikaitkan dengan apalagi kepentingan dengan pihak luar dan sebagainya," pungkasnya menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana berbasis mitigasi nyata, bukan isu spekulatif.
Berita Terkait
Rabu, 23 September 2026
