Topikseru.com - Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan, yakni mekanisme pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa proses penggantian wakil presiden tidak bisa disamakan dengan mekanisme pemakzulan.
Menurut Yusril, terdapat perbedaan mendasar antara pemberhentian melalui impeachment dan pengunduran diri. Perbedaan itu terutama terletak pada tahapan konstitusional serta lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam prosesnya.
Dalam mekanisme pemakzulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran langsung. Namun, apabila wakil presiden mengundurkan diri, proses selanjutnya lebih berkaitan dengan koordinasi antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Baca Juga:
"DPR mungkin ya enggak terlalu langsung ya, kecuali pemakzulan. Kalau pemakzulan memang melibatkan DPR," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penjelasan tersebut menjadi penting di tengah perkembangan polemik politik yang melibatkan Gibran. Sebab, pengunduran diri wakil presiden memiliki konsekuensi konstitusional, termasuk kewajiban mengisi jabatan yang ditinggalkan.
MPR nantinya menggelar rapat untuk menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden. Hasil keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden melalui surat resmi dari pimpinan MPR.
Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Presiden diminta mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk dipilih dalam sidang MPR.
Mekanisme ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR akan memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diajukan Presiden.
Dua nama tersebut harus berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk pengganti wakil presiden secara sepihak. Penentuan akhirnya berada di tangan MPR melalui mekanisme pemilihan dalam sidang lembaga tersebut.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Ketentuan ini menjadi landasan agar kekosongan posisi wakil presiden tidak berlangsung tanpa kepastian.
Namun, perhitungan waktu tersebut perlu memperhatikan kapan kekosongan jabatan secara hukum benar-benar terjadi, bukan semata-mata berdasarkan tanggal penyerahan surat pengunduran diri.
Artinya, terdapat tahapan konstitusional yang harus diselesaikan sebelum proses pemilihan pengganti dapat dilaksanakan.
Ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Situasinya berbeda apabila pejabat yang mengundurkan diri adalah wakil presiden.
Dalam kondisi tersebut, tidak ada pejabat lain yang secara otomatis mengambil alih posisi wakil presiden. Kekosongan jabatan harus diselesaikan melalui pemilihan oleh MPR.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menjaga kesinambungan pemerintahan ketika terjadi perubahan pada posisi presiden maupun wakil presiden.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga tidak dilibatkan dalam proses pemilihan tersebut.
Seluruh tahapan pemilihan menjadi kewenangan MPR, dengan dua nama calon yang terlebih dahulu diajukan oleh Presiden sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden akibat pengunduran diri Gibran, masyarakat tidak akan mengikuti pemungutan suara nasional untuk menentukan penggantinya.
Prosesnya berlangsung melalui mekanisme perwakilan di MPR.
Penjelasan Yusril sekaligus mempertegas bahwa persoalan pengunduran diri wakil presiden bukan hanya menyangkut keputusan politik seorang pejabat, tetapi juga menyangkut prosedur ketatanegaraan yang harus dijalankan secara tepat.
Di tengah perhatian publik terhadap masa depan jabatan Gibran, tahapan konstitusional tersebut akan menjadi penentu bagaimana pemerintahan tetap berjalan tanpa kekosongan kepemimpinan di posisi wakil presiden.