Topikseru.com - Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani melontarkan kecaman keras terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait perang di Gaza.
Dalam wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan pada Selasa, 29 September 2026, Sheikh Mohammed menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang". Ia menilai serangan terhadap Gaza tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.
"Tentu saja. Apa yang telah dilakukan di Gaza adalah kejahatan perang dan siapa pun yang bertanggung jawab atas hal itu adalah penjahat perang," kata Sheikh Mohammed.
Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Qatar masih menjalankan peran sebagai mediator dalam berbagai upaya diplomatik untuk meredakan konflik di kawasan.
Menurut dia, Doha tetap melihat komunikasi melalui jalur tertutup sebagai salah satu cara untuk mencari titik temu di tengah konflik yang semakin meluas.
"Kami berusaha sebaik mungkin untuk memberikan masukan terbaik kepada Pemerintah AS mengenai cara mencapai solusi serta kepada pihak Iran," ujarnya.
Qatar memang masih menjalankan upaya mediasi antara Amerika Serikat dan Iran. Pada 29 September, penasihat perdana menteri sekaligus juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar juga menyatakan Doha terus berupaya menjembatani perbedaan kedua pihak.
Serangan tersebut, menurut keterangan yang disampaikan Sheikh Mohammed, menewaskan lima anggota Hamas dan seorang petugas keamanan Qatar.
"Kami diserang oleh Israel ketika kami sedang melakukan mediasi. Netanyahu telah melewati batas, sebagaimana sebelumnya dia juga telah melewati batas-batas lainnya," kata dia.
Menurut Sheikh Mohammed, serangan terhadap Qatar menjadi persoalan serius karena negara tersebut saat itu menjalankan fungsi sebagai pihak yang membantu proses diplomasi.
Menurut dia, alasan apa pun yang digunakan tidak dapat menjadi pembenaran terhadap serangan tersebut.
Pemerintah Qatar sebelumnya juga menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel di Gaza dan menilai serangan terhadap warga sipil serta infrastruktur sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Namun, penilaian mengenai dugaan pelanggaran hukum internasional dalam konflik tersebut tetap menjadi bagian dari proses dan perdebatan hukum serta diplomatik internasional.
Pertama, persoalan program nuklir dan sanksi terhadap Iran. Kedua, kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Ketiga, pengaturan keamanan regional yang melibatkan Iran dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC.
Menurut dia, ketiga isu tersebut saling berkaitan dengan stabilitas kawasan.
Qatar mendorong agar persoalan keamanan regional tidak hanya diselesaikan melalui pendekatan militer, tetapi juga melalui dialog antarpihak.
Kerangka tersebut, menurut dia, harus bertumpu pada dialog, prinsip non-intervensi dan non-agresi. Kerja sama ekonomi juga dinilai perlu diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas jangka panjang.
Sikap Qatar tersebut menempatkan Doha pada posisi yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah Qatar menyampaikan kritik keras terhadap tindakan Israel di Gaza dan serangan ke wilayahnya.
Di sisi lain, Qatar tetap mempertahankan jalur komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.
Bagi Doha, jalur diplomasi tetap menjadi instrumen yang digunakan untuk mencari penyelesaian konflik meski hubungan dengan salah satu pihak berada dalam kondisi tegang.
Qatar juga pada saat yang sama menegaskan penolakannya terhadap pernyataan Israel terkait rencana aneksasi wilayah di Lebanon selatan dan area Gaza hingga "Garis Kuning", yang disebut Doha sebagai tantangan terhadap hukum internasional.