71 KK Terdampak Banjir di Mandailing Natal, BPBD: Air Belum Surut, Penanganan Masih Berlangsung

Topikseru.com - Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara melaporkan sedikitnya 71 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terdampak banjir yang melanda wilayah tersebut pada Sabtu (22/11). Banjir merendam dua kecamatan, yakni Kecamatan Hutabargot dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Berdasarkan laporan sementara, kawasan Desa Hutarimbaru, Muara Batang Gadis menjadi lokasi terdampak paling luas dengan 70 KK yang harus menghadapi genangan air. Sementara di Kecamatan Hutabargot, banjir berdampak pada 1 KK, serta merendam enam hektare area persawahan dan satu bangunan sekolah di Desa Binaga.

Tak Ada Korban Jiwa dan Pengungsi

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, mengatakan hingga laporan terakhir diterima, tidak ada korban meninggal dunia maupun korban luka-luka. "Untuk sementara, jumlah korban jiwa dan pengungsi nihil. Ini data yang kami terima dari lapangan,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (22/11/2025).

Air Belum Surut, Penanganan Masih Berjalan

Sri Wahyuni menambahkan, kondisi di beberapa titik masih tergenang. Petugas gabungan terus melakukan penanganan awal di lokasi. "Air belum sepenuhnya surut, sehingga tim BPBD Sumut terus berkoordinasi dengan BPBD Mandailing Natal untuk mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan darurat warga terpenuhi," jelasnya. Upaya yang dilakukan petugas meliputi pemantauan debit air, asesmen cepat, dan persiapan dukungan logistik jika kondisi memburuk.

Banjir Rendam 7 Desa di Nias Barat, Ketinggian Air Capai 2 Meter

3 Dusun Terendam Banjir di Percut Sei Tuan Deli Serdang, 733 Jiwa Terdampak

Enam Daerah di Sumut Diterjang Banjir, Langkat Terdampak Paling Parah

595 KK Terdampak Banjir Nias Barat, Sawah dan Jembatan Ikut Terdampak

29 Jamaah Umrah Madina Gagal Berangkat, Travel Tak Berizin Diminta Dilaporkan

Eks Kabag Tapem Madina Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LKPJ-LPPD, Negara Rugi Rp 639 Juta