Topikseru.com, Jakarta – Hasil survei Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 1.806 responden UMKM pada Agustus 2026 yang menunjukkan baru 5 persen UMKM formal yang telah bermitra maupun menjajaki kerja sama dalam Program MBG.
Survei Indef tersebut juga mengungkap, 80 persen UMKM belum melihat adanya peluang usaha baru dari Program MBG, sementara 22 persen responden justru melaporkan penurunan kegiatan usaha.
Merespon itu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman membeberkan sejumlah alasan belum maksimalnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca Juga:
Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026), Maman menyampaikan salah satu penyebab belum masifnya partisipasi UMKM saat ini adalah karena Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan Sudaryono tengah memprioritaskan pembenahan sistem serta mekanisme internal, setelah ditemukan indikasi pelanggaran hukum di institusi tersebut.
"Prioritas BGN adalah merapikan sistem mekanisme di internal terlebih dahulu. Baru nanti selanjutnya kami akan fokus mendorong ke rantai pasok pelibatan ekosistem UMKM," ujar Maman.
Menanggapi kondisi tersebut, Maman menegaskan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG tidak dapat disamaratakan dalam satu kategori, melainkan harus disesuaikan dengan kapasitas produksi dan kekuatan modal masing-masing klaster usaha.
Ia menerangkan, pengelolaan dapur umum MBG rata-rata dipegang oleh klaster usaha menengah karena membutuhkan modal serta kapasitas produksi yang besar.
Sementara itu, klaster usaha kecil mengambil peran di sektor hulu sebagai pemilik peternakan ayam, telur, hingga penyedia ikan. Adapun klaster usaha mikro dilibatkan sebagai pemasok bahan pangan harian seperti sayur-mayur dan bahan pokok eceran.
Maman menyebut berdasarkan data BGN per Juli 2026, UMKM yang telah masuk dan terhubung dalam ekosistem rantai pasok MBG tercatat sebanyak 63.189 unit usaha.
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menambah jumlah partisipasi pelaku UMKM lokal seiring selesainya penataan sistem internal dan peluncuran mekanisme pendaftaran terpadu di BGN.
Smentara itu, pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemasok pangan lokal untuk memperkuat rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut bertujuan memperbaiki rantai pasok dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG.
Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
Namun masih ada tantangan pada tahap awal pelaksanaan program MBG. Tantangan itu masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).