Gelombang Protes Menguat di Jakarta
Topikseru.com,
Jakarta - Gelombang protes terkait dugaan kriminalisasi terhadap
Rahmadi terus menguat. Ratusan massa dari berbagai organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan DPR RI dan Mabes Polri, Rabu (22/4/2026).
Aksi tersebut diikuti oleh Himmah Legal Movement, DPP GARANSI, serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum.
[irp posts="36284" ]
Tuntut Pemeriksaan Oknum Polisi
Dalam aksi itu, massa mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa oknum polisi berinisial Kompol DK yang diduga terlibat dalam penangkapan Rahmadi, warga Tanjungbalai.
Rahmadi diketahui berprofesi sebagai peternak sekaligus relawan anti-narkoba. Ia disebut ditangkap secara tiba-tiba di sebuah toko pakaian dan kemudian dituduh memiliki narkotika jenis sabu.
Dugaan Kekerasan dan Rekayasa Kasus
Ketua Umum DPP GARANSI, Sukri Soleh Sitorus, menilai proses penangkapan tersebut penuh kejanggalan.
"Penangkapan tidak sesuai prosedur hukum, disertai kekerasan dan intimidasi. Ini mencederai rasa keadilan," ujarnya dalam orasi.
Ia juga menduga kasus ini berkaitan dengan laporan Rahmadi sebelumnya terhadap oknum aparat ke Polda Sumatera Utara.
Desak DPR Gelar RDP Terbuka
Massa turut meminta Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membedah kasus tersebut secara transparan.
Selain aparat kepolisian, mereka juga mendesak agar pihak kejaksaan, jaksa penuntut umum, hingga majelis hakim yang menangani perkara turut dimintai keterangan.
[irp posts="23162" ]
Tuntutan PTDH untuk Oknum Polisi
Usai aksi di DPR, massa melanjutkan demonstrasi ke Mabes Polri.
Mereka menuntut sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol DK dan pihak lain yang diduga terlibat.
Dalam aksi tersebut, berbagai spanduk dibentangkan, berisi tuntutan agar kasus segera diusut tuntas.
Singgung Komitmen Kapolri
Aksi ini juga menyinggung komitmen Listyo Sigit Prabowo dalam menindak tegas anggota Polri yang melanggar hukum dan kode etik.
Massa berharap kasus ini menjadi bukti nyata penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Perwakilan demonstran akhirnya diterima oleh pihak Humas DPR RI dan Divisi Humas Mabes Polri.
Kedua institusi tersebut berjanji akan meneruskan seluruh aspirasi massa kepada pimpinan masing-masing.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu dugaan kriminalisasi dan penegakan hukum yang adil.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret aparat dalam mengusut tuntas kasus tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Berita Terkait
