Topikseru.com - Pemulihan warga terdampak banjir bandang Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan infrastruktur. Pemerintah juga diminta memperhatikan beban ekonomi masyarakat, termasuk kewajiban cicilan yang masih berjalan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta pemerintah mendata warga terdampak banjir bandang yang memiliki cicilan agar dapat memperoleh kemudahan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Gibran saat meninjau langsung kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026). Dalam kunjungan tersebut, Wapres melihat kondisi permukiman, fasilitas publik dan infrastruktur yang terdampak bencana.
Baca Juga:
"Ini sangat krusial soal cicilan warga yang terdampak bencana. Warga yang melakukan cicilan agar diberikan kemudahan dan tidak diberatkan," kata Gibran.
Menurut Gibran, warga yang terdampak bencana berpotensi menghadapi tekanan ekonomi tambahan ketika aktivitas dan sumber penghasilan mereka terganggu.
Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masih memiliki kewajiban cicilan. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar tindak lanjut kebijakan keringanan sesuai aturan yang berlaku.
Gibran mengatakan persoalan serupa sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan masyarakat terdampak bencana di Tapanuli, Sumatera Utara.
Dengan pendataan tersebut, penanganan pascabencana diharapkan tidak hanya berfokus pada kerusakan fisik, tetapi juga kondisi ekonomi keluarga yang terdampak.
Selain persoalan cicilan, Wapres menyoroti kondisi lahan pertanian masyarakat yang terdampak banjir bandang.
Menurut dia, pemulihan sektor pertanian perlu dilakukan segera karena Kabupaten Solok memiliki peran sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sumatera dan nasional.
Kerusakan lahan pertanian berpotensi mengganggu aktivitas produksi apabila tidak segera ditangani. Karena itu, pemulihan lahan dinilai menjadi bagian penting dari proses rehabilitasi pascabencana.
Produksi beras dan komoditas pangan lainnya perlu kembali berjalan agar dampak banjir tidak berkepanjangan terhadap kehidupan petani sekaligus pasokan pangan.
Untuk penanganan jangka menengah, Gibran juga meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai serta memperkuat infrastruktur pengendali aliran material.
Salah satu infrastruktur yang menjadi perhatian adalah sabo dam, yang berfungsi membantu mengendalikan material sedimen dan aliran material dari kawasan hulu.
Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko terulangnya bencana serupa di wilayah terdampak.
Upaya normalisasi sungai sendiri telah dilakukan di sejumlah titik. BWS Sumatera V sebelumnya menyebut material sedimen akibat banjir telah menutupi alur sungai di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Solok dan proses pengembalian alur terus dikerjakan.
Dalam persoalan tempat tinggal, pemerintah tidak menyiapkan hunian sementara atau huntara bagi warga yang rumahnya sudah tidak aman ditempati.
Gibran menyampaikan pemerintah akan mengarahkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya terdampak dan tidak lagi layak atau aman untuk dihuni.
Namun, lokasi pembangunan huntap diminta mempertimbangkan aspek keselamatan sekaligus jarak dengan sumber mata pencaharian warga.
"Lokasinya akan ditentukan Bupati di tempat yang lebih aman," ujar Gibran saat menemui warga pengungsi. Pemerintah juga meminta warga tidak kembali ke rumah yang berada di lokasi berbahaya.
Pertimbangan lokasi menjadi penting agar relokasi tidak justru menimbulkan persoalan baru. Warga tetap membutuhkan akses menuju tempat kerja, lahan pertanian maupun aktivitas ekonomi sehari-hari.
Banjir bandang menerjang kawasan Arosuka pada Senin (21/9/2026) malam setelah hujan berintensitas tinggi. Bencana tersebut berdampak terhadap permukiman, fasilitas publik dan kompleks perkantoran pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Solok sebelumnya menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. BNPB meminta periode tersebut dimanfaatkan untuk menuntaskan kebutuhan dasar masyarakat, penanganan pengungsi, pencarian korban dan pendataan kerusakan rumah.
Dalam perkembangan terbaru, pencarian korban juga telah memasuki tahap akhir setelah korban terakhir yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan pada Jumat.
Dengan berakhirnya fase pencarian, perhatian pemerintah kini semakin diarahkan pada pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah yang terdampak.
Bagi warga, pemulihan bukan sekadar kembali memiliki rumah. Kemampuan membayar cicilan, kembalinya lahan pertanian, akses menuju tempat kerja serta keamanan tempat tinggal menjadi bagian dari persoalan yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Gibran pun menekankan perlunya seluruh unsur pemerintah dan pihak terkait bekerja bersama agar bantuan dan dukungan bagi masyarakat terdampak banjir bandang Solok dapat segera direalisasikan.