Senin, 28 September 2026
Senin, 28 September 2026
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan hasil pembahasan panitia kerja menyepakati subsidi energi 2027 sebesar Rp 261,50 triliun.
Nilai tersebut turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp 272,94 triliun.
Baca Juga:
"Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).
Penurunan anggaran tersebut turut berkaitan dengan perubahan volume subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg.
Nilai tersebut turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah yang mencapai Rp 142,84 triliun.
Rinciannya meliputi subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp 28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sekitar Rp 103,05 triliun.
Penyesuaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume LPG tabung 3 kg dan solar bersubsidi.
Untuk 2027, volume solar ditetapkan sebesar 19.561,0 ribu kiloliter (KL), sedangkan LPG tabung 3 kg berada di level 8.000,0 ribu MT.
Dengan angka tersebut, kebijakan subsidi energi tahun depan tidak hanya berbicara mengenai besaran anggaran, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah mengatur konsumsi energi bersubsidi.
Diversifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencari kombinasi sumber energi yang dapat digunakan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah dan kesiapan infrastrukturnya.
Namun, Erani menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan pembahasan apabila kebutuhan di lapangan ternyata berbeda dengan asumsi yang sudah ditetapkan.
"Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan nggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," ujarnya.
Dengan demikian, implementasi CNG 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kg masih akan bergantung pada hasil pengujian dan kebijakan lanjutan pemerintah.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan terhadap LPG impor menjadi persoalan yang ingin dikurangi.
Karena itu, pemerintah mulai mengembangkan sejumlah alternatif, mulai dari CNG 3 kg, kompor listrik, jaringan gas hingga pembangunan transmisi pipa.
Jika pengembangan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, pilihan energi masyarakat ke depan tidak hanya bergantung pada LPG tabung 3 kg.
Namun, pemerintah masih perlu memastikan kesiapan teknologi, keamanan, distribusi, infrastruktur dan mekanisme subsidi sebelum CNG 3 kg dapat digunakan secara lebih luas sebagai alternatif LPG.