Senin, 28 September 2026
Senin, 28 September 2026
Topikseru.com - Pemerintah mulai menyiapkan alternatif baru untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menguji CNG 3 kg sebagai opsi pengganti LPG tabung 3 kilogram (kg) yang selama ini banyak digunakan masyarakat.
Pengembangan CNG 3 kg tersebut dilakukan di Laboratorium Gas (Lemigas). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sekaligus menata kembali kebutuhan energi bersubsidi.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan pengembangan CNG menjadi salah satu opsi yang disiapkan pemerintah seiring dengan rencana penurunan volume LPG 3 kg pada 2027.
Baca Juga:
"Kan nanti tahun depan sudah mulai ada ini juga CNG dan seterusnya," ujar Erani di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (25/9/2026).
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan usulan pemerintah dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang mencapai 8.945,0 ribu MT.
Pengurangan volume tersebut salah satunya berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.
Di tengah kebutuhan energi rumah tangga yang terus berjalan, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah alternatif. Salah satunya melalui pengembangan CNG 3 kg, selain mendorong penggunaan energi berbasis listrik dan pembangunan infrastruktur gas bumi.
Dengan skema tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan LPG sebagai sumber energi rumah tangga bersubsidi.
Untuk kebutuhan rumah tangga, pemerintah kini menguji konsep CNG dalam kemasan 3 kg di Lemigas.
Tahap uji coba menjadi penting karena penerapan CNG untuk masyarakat membutuhkan kesiapan dari sisi teknologi, distribusi, keamanan hingga infrastruktur pendukung.
Pemerintah belum merinci secara lengkap mekanisme penerapan CNG 3 kg tersebut. Namun, pengembangannya menjadi bagian dari diversifikasi sumber energi yang sedang disiapkan untuk tahun depan.
Artinya, CNG belum serta-merta menggantikan LPG 3 kg secara keseluruhan. Pemerintah masih menguji dan menyiapkan sejumlah opsi sebelum implementasi lebih luas.
Ahmad Erani mengatakan Kementerian ESDM juga berencana memulai program kompor listrik pada 2027.
Selain itu, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jaringan gas atau jargas di berbagai wilayah Indonesia.
"Ya seperti yang kita ketahui, untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya yang dipakai itu," kata Erani.
Pembangunan infrastruktur gas tersebut diharapkan dapat memperluas pilihan energi yang dapat digunakan masyarakat, sekaligus mendukung pemanfaatan gas bumi dari dalam negeri.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan hasil pembahasan panitia kerja menyepakati subsidi energi 2027 sebesar Rp 261,50 triliun.
Nilai tersebut turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah sebesar Rp 272,94 triliun.
"Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," ujar Said dalam rapat kerja bersama pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (24/9/2026).
Penurunan anggaran tersebut turut berkaitan dengan perubahan volume subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg.
Nilai tersebut turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan usulan pemerintah yang mencapai Rp 142,84 triliun.
Rinciannya meliputi subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp 28,34 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kg sekitar Rp 103,05 triliun.
Penyesuaian tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan volume LPG tabung 3 kg dan solar bersubsidi.
Untuk 2027, volume solar ditetapkan sebesar 19.561,0 ribu kiloliter (KL), sedangkan LPG tabung 3 kg berada di level 8.000,0 ribu MT.
Dengan angka tersebut, kebijakan subsidi energi tahun depan tidak hanya berbicara mengenai besaran anggaran, tetapi juga mengenai bagaimana pemerintah mengatur konsumsi energi bersubsidi.
Diversifikasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang mencari kombinasi sumber energi yang dapat digunakan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah dan kesiapan infrastrukturnya.
Namun, Erani menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan pembahasan apabila kebutuhan di lapangan ternyata berbeda dengan asumsi yang sudah ditetapkan.
"Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan nggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," ujarnya.
Dengan demikian, implementasi CNG 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kg masih akan bergantung pada hasil pengujian dan kebijakan lanjutan pemerintah.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan terhadap LPG impor menjadi persoalan yang ingin dikurangi.
Karena itu, pemerintah mulai mengembangkan sejumlah alternatif, mulai dari CNG 3 kg, kompor listrik, jaringan gas hingga pembangunan transmisi pipa.
Jika pengembangan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, pilihan energi masyarakat ke depan tidak hanya bergantung pada LPG tabung 3 kg.
Namun, pemerintah masih perlu memastikan kesiapan teknologi, keamanan, distribusi, infrastruktur dan mekanisme subsidi sebelum CNG 3 kg dapat digunakan secara lebih luas sebagai alternatif LPG.