Topikseru.com,
Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah agresif untuk mempercepat transisi dan kemandirian energi nasional. Pemerintah memplot alokasi lahan hingga 2 juta hektare sebagai benteng pasokan bahan baku energi hijau (green energy) berbasis bioetanol.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kesiapan bahan baku merupakan modal utama sebelum pembangunan infrastruktur pabrik dilakukan secara masif di berbagai penjuru Nusantara.
"Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insya Allah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia," tegas Amran usai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Tiga Komoditas Utama dan Skema Percontohan Daerah
Strategi pengembangan bioetanol nasional Kementan ini bertumpu pada tiga komoditas pangan utama: tebu, ubi kayu (singkong), dan jagung.
Tebu dialokasikan sebagai pilar terbesar dengan target pengembangan mencapai 1 juta hektare, sementara singkong dan jagung akan disebar menyesuaikan tipologi lahan serta tingkat produktivitas daerah.
Guna mengawali proyek megabintang ini, Kementan meluncurkan program percontohan (pilot project) berbasis komoditas jagung.
Model Pembiayaan 70:30 dan Kewajiban Alokasi untuk Warga
Dari sisi keekonomian, Amran memproyeksikan struktur skema investasi bioetanol BUMN swasta akan didominasi oleh permodalan swasta. Kepastian penyediaan lahan oleh negara menjadi magnet utama untuk menarik daya pikat investor ke sektor energi terbarukan ini.
Pemerintah menargetkan komposisi pembiayaan industri terdiri atas 30 persen pendanaan BUMN dan 70 persen dari konsorsium swasta.
Namun, Amran mematok syarat ketat. Pertumbuhan industri ini diharamkan menciptakan praktik monopoli dan wajib melibatkan warga lokal melalui skema kemitraan dengan porsi minimal 30 persen.
"Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat," kata Amran.
Keseimbangan Kelestarian Lingkungan dan Kedaulatan Energi
Dalam upaya penyediaan lahan 2 juta hektare bioetanol ini, Kementan menggandeng Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK serta Kementerian BUMN untuk memastikan kepastian hukum dan aspek teknis pertanahan.
Amran menggarisbawahi bahwa pembukaan lahan baru tidak akan menabrak kaidah pelestarian alam.
Pemerintah memprioritaskan pemanfaatan lahan terlantar, kawasan berbasis agroforestri, serta lahan yang telah terbit izin pelepasannya, dengan menjadikan pembukaan kawasan hutan sebagai opsi paling akhir.
Langkah terobosan pada komoditas tebu, singkong, dan jagung ini diyakini tidak hanya memperkokoh kedaulatan energi nasional, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kabupaten.
Berita Terkait
Kamis, 24 September 2026
