Selasa, 27 Oktober 2026

Indonesia Klaim Dapat 30 Juta Barel Minyak Gratis dari UEA, Ini Skemanya

Muchlis - Selasa, 27 Oktober 2026 20:33 WIB
Indonesia Klaim Dapat 30 Juta Barel Minyak Gratis dari UEA, Ini Skemanya
Ilustrasi - Djoko Siswanto menyampaikan rencana pasokan minyak mentah dari Uni Emirat Arab untuk Indonesia

Topikseru.com - Indonesia berpeluang memperoleh pasokan minyak mentah hingga 30 juta barel dari Uni Emirat Arab (UEA). Rencana tersebut disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto setelah mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Duta Besar UEA di Jakarta.

Djoko menyebut pihak UEA menyampaikan tawaran pengiriman minyak mentah tanpa biaya, tanpa kebutuhan modal kerja di muka (working capital), serta tanpa biaya kapal. Namun, pemerintah belum membeberkan secara terperinci bentuk kerja sama yang akan digunakan untuk merealisasikan pasokan tersebut.

"Duta Besar Abu Dhabi menyampaikan akan mengirim minyaknya ke Indonesia sampai dengan 30 juta barel tanpa biaya, tanpa working capital, termasuk free kapalnya. Ini suatu kabar yang bagus juga buat kita," kata Djoko dalam acara Penyelesaian Front-end Engineering Design (FEED) Proyek LNG Abadi Masela di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Baca Juga:

Pernyataan tersebut membuka peluang tambahan pasokan minyak mentah bagi Indonesia.

Meski demikian, istilah tanpa biaya yang disampaikan Djoko masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, terutama terkait status kepemilikan minyak, ketentuan pembayaran, jadwal pengiriman, serta cakupan biaya yang dibebaskan.

Pasokan 30 Juta Barel Jadi Peluang Perkuat Ketahanan Energi

Rencana pasokan dari UEA muncul ketika pemerintah berupaya memperkuat ketahanan energi nasional melalui penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara pemasok.

Bagi Indonesia, kepastian pasokan minyak mentah menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pengolahan minyak di dalam negeri.

Ketersediaan bahan baku tersebut berkaitan dengan kemampuan kilang memenuhi kebutuhan produk energi domestik.

Apabila rencana pengiriman 30 juta barel dapat direalisasikan sesuai skema yang disampaikan, pasokan tersebut berpotensi menambah sumber minyak mentah yang dapat dimanfaatkan Indonesia.

Namun, dampak ekonominya belum bisa dihitung hanya berdasarkan volume pasokan. Penilaian lebih lanjut membutuhkan informasi mengenai jenis minyak mentah, harga atau nilai transaksi, spesifikasi yang sesuai dengan kilang domestik, serta ketentuan kontrak yang disepakati kedua pihak.

Karena mekanisme kerja sama belum dijelaskan, pernyataan mengenai pasokan tanpa biaya juga belum dapat diartikan sebagai bantuan minyak gratis tanpa kewajiban apa pun bagi Indonesia.

Pemerintah Cari Kepastian Pasokan dari Sejumlah Negara

Selain membahas potensi pasokan minyak dari UEA, pemerintah sebelumnya menyiapkan langkah untuk memperkuat pengadaan energi dari luar negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dijadwalkan melakukan kunjungan ke India dan China untuk menjajaki kepastian pasokan energi. Sementara itu, PT Pertamina mendapat tugas mencari kontrak pasokan jangka panjang.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengamanan pasokan menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah menghadapi kebutuhan energi nasional.

Diversifikasi negara pemasok berpotensi memberikan lebih banyak pilihan dalam pengadaan minyak mentah dan produk energi. Namun, manfaatnya akan sangat bergantung pada kepastian volume, ketepatan jadwal pengiriman, harga, dan keandalan kontrak.

Dalam konteks tersebut, pembicaraan dengan UEA menjadi salah satu perkembangan yang perlu ditindaklanjuti dengan kesepakatan konkret.

Perpres 107 Tahun 2026 Ubah Mekanisme Pengadaan Energi Impor

Upaya pemerintah mengamankan pasokan energi juga berkaitan dengan perubahan mekanisme pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan berita, kebijakan tersebut membuka mekanisme pengadaan melalui kerja sama pemerintah dengan pemerintah (government-to-government atau G2G) serta pemerintah dengan badan usaha (government-to-business atau G2B).

Dalam skema tersebut, pemerintah melakukan negosiasi pengadaan dengan negara pemasok. Selanjutnya, badan layanan umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah menjalankan pengadaan dan memasok energi kepada Pertamina.

Model pengadaan ini ditujukan untuk memperkuat kepastian pasokan di tengah kebutuhan Indonesia terhadap minyak mentah dan LPG impor.

Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan teknis, transparansi proses pengadaan, kepastian kontrak, dan kemampuan menjaga efisiensi biaya.

Untuk pasokan dari UEA, pemerintah masih perlu menjelaskan bagaimana rencana pengiriman 30 juta barel itu akan diintegrasikan dengan mekanisme pengadaan yang berlaku.

Blok Andaman Juga Dibahas, Ada Agenda Investasi Gas

Dalam pertemuan yang sama, Djoko menyampaikan bahwa pembahasan juga mencakup perkembangan keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek gas di Blok Andaman, wilayah lepas pantai Aceh.

Agenda tersebut memperlihatkan bahwa pembicaraan energi Indonesia dengan mitra internasional tidak hanya menyangkut pengadaan minyak mentah, tetapi juga pengembangan sumber daya gas.

FID merupakan salah satu tahapan penting dalam proyek energi karena menandai keputusan untuk melanjutkan investasi berdasarkan pertimbangan teknis, komersial, dan finansial.

Meski demikian, belum ada rincian tambahan dalam keterangan yang disampaikan mengenai hasil pembahasan Blok Andaman maupun perkembangan keputusan investasinya.

Bagi Indonesia, kepastian pasokan energi dalam jangka pendek dan pengembangan sumber daya domestik dalam jangka panjang sama-sama memiliki peran strategis.

Karena itu, realisasi rencana pasokan minyak dari UEA, kepastian kontrak impor jangka panjang, serta kemajuan proyek gas akan menjadi sejumlah hal yang perlu dicermati dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Kesimpulannya, tawaran pasokan hingga 30 juta barel dari UEA menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketersediaan minyak mentah.

Namun, manfaat ekonominya baru dapat dinilai secara utuh setelah pemerintah menjelaskan skema kerja sama, kewajiban masing-masing pihak, dan jadwal realisasi pengiriman.

Editor
: Agus Supratman
Berita Terkait
PM Singapura Lawrence Wong Buka Suara Soal Indonesia Pangkas Ekspor Gas
Ekspor Gas ke Singapura Dikurangi Indonesia
Bahlil Minta Polri Tindak Penyelewengan BBM Subsidi
Antrean BBM di Bali Mulai Terurai, Bahlil Kerahkan SPBU 24 Jam untuk Percepat Pemulihan
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Lakukan Optimalisasi Distribusi BBM di Kota Padang
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Salurkan Bantuan Masyarakat Terdampak Bencana Banjir di Aceh Tamiang