Topikseru.com -Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengannya.
Perusahaan tersebut adalah PT Rans Animasi Indonesia. Berdasarkan penelusuran ICW terhadap data pengadaan di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total nilai delapan paket pengadaan yang melibatkan perusahaan tersebut mencapai Rp 14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Dua kementerian yang tercatat melakukan pengadaan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga:
Kemendikbudristek tercatat mengadakan lima paket pekerjaan pada 2024 dengan nilai sekitar Rp 3,9 miliar. Sementara KKP mengadakan tiga paket pekerjaan pada 2025 hingga 2026 dengan nilai sekitar Rp 10,8 miliar.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina. Selain itu, terdapat pula kontrak untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara pemerintah.
ICW menyoroti penggunaan anggaran negara tersebut karena mempertanyakan manfaat belanja influencer, kewajaran harga, serta keterbukaan proses pengadaan.
Organisasi antikorupsi itu juga menilai terdapat potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak, sementara dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
ICW turut mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ketika belanja jasa influencer tetap mencapai miliaran rupiah.
Temuan ini menjadi sorotan terhadap transparansi penggunaan uang negara, terutama dalam pengadaan jasa promosi yang melibatkan figur publik.
Meski demikian, temuan ICW tersebut merupakan sorotan terhadap proses pengadaan dan potensi konflik kepentingan, bukan bukti bahwa Raffi Ahmad atau perusahaannya telah melakukan tindak pidana korupsi.