Topikseru.com,
Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan langkah baru untuk memperketat pengawasan keamanan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alat tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan berbahaya yang mungkin terdapat dalam makanan sebelum menu MBG dikonsumsi para penerima manfaat.
Wacana tersebut muncul setelah BGN melakukan evaluasi terhadap sejumlah kasus dugaan keracunan yang terjadi di beberapa dapur SPPG, termasuk insiden di Berastagi, Sumatera Utara.
Cek Makanan Tak Cukup Hanya dari Bau dan Rasa
Menurut Sudaryono, pemeriksaan makanan selama ini tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan organoleptik, seperti melihat kondisi makanan, mencium aroma, atau mencicipinya.
Pasalnya, makanan yang terlihat normal belum tentu terbebas dari kandungan berbahaya.
"Jadi bahwa keracunan ini bukan hanya misalnya dicek organoleptik tadi dibau, dirasa, dicicipi. Sudah dibau nggak ada masalah, dicicipi juga nggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/8/2026).
Karena itu, BGN sedang mempertimbangkan penerapan test kit makanan sebagai salah satu lapisan pemeriksaan tambahan di dapur MBG.
Alat tersebut antara lain diproyeksikan untuk membantu mendeteksi kandungan berbahaya seperti arsen dan zat lainnya.
BGN Belajar dari SPPG yang Sudah Gunakan Test Kit
Sudaryono mengatakan rencana penggunaan test kit di dapur SPPG bukan tanpa contoh.
BGN telah melihat penerapan metode tersebut pada sejumlah SPPG yang dinilai berhasil menjaga keamanan makanan.
Salah satunya adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
Menurut Sudaryono, SPPG tersebut telah menggunakan test kit dan sejauh ini tidak mencatat kasus keracunan.
"Jadi kita belajar dari keberhasilan SPPG, beberapa SPPG salah satunya adalah SPPG yang dikelola oleh Bhayangkari ya dari Polri itu menggunakan test kit dan saat ini tidak ada satu kasus pun keracunan," katanya.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan BGN dalam menyusun evaluasi terhadap sistem keamanan pangan program MBG.
Ada 27.000 Dapur SPPG, BGN Minta Tak Digeneralisasi
Sudaryono menegaskan evaluasi dilakukan agar kasus keracunan tidak kembali terjadi.
Namun, ia meminta masyarakat tidak langsung menganggap seluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bermasalah hanya karena adanya kasus di sejumlah lokasi.
Saat ini, menurut Sudaryono, terdapat sekitar 27.000 dapur SPPG yang menjalankan program MBG.
Ia menyebut sebagian besar dapur tersebut telah menjalankan pelayanan dengan baik.
Karena itu, evaluasi akan diarahkan kepada titik-titik yang memang ditemukan memiliki persoalan dalam pelaksanaan standar keamanan pangan.
Dapur MBG yang Tak Bisa Diperbaiki Akan Ditutup
BGN juga menyiapkan sanksi bagi SPPG maupun personel yang tidak mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dapur SPPG yang masih dapat diperbaiki akan dievaluasi dan dibenahi.
Sebaliknya, SPPG yang dinilai tidak mampu memenuhi standar meski telah melalui proses evaluasi dapat dihentikan operasionalnya.
"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup," kata Sudaryono.
Tidak hanya dapur, personel yang dianggap tidak mampu menjalankan standar yang ditetapkan BGN juga dapat dicopot dari tugas.
Bahkan, Sudaryono menyatakan sanksi dapat berujung pada pemberhentian bagi personel ASN maupun PPPK yang tidak mampu memenuhi standar tinggi yang ditetapkan.
"Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya," ujarnya.
Keamanan Pangan Jadi Evaluasi Program MBG
Rencana penerapan test kit untuk dapur MBG menjadi bagian dari upaya BGN memperkuat sistem pengawasan makanan.
Pemeriksaan tambahan diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko yang tidak dapat diketahui hanya melalui pemeriksaan fisik, aroma, maupun rasa makanan.
Di tengah pelaksanaan MBG yang kini mencakup sekitar 27.000 dapur SPPG, pengawasan keamanan pangan menjadi salah satu tantangan penting.
BGN memastikan evaluasi akan terus dilakukan agar program tersebut dapat berjalan sesuai standar dan kasus dugaan keracunan tidak kembali terjadi.
Berita Terkait