Topikseru.com - Aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026), berlangsung tegang setelah massa berhasil melewati barikade pengamanan dan memadati titik utama aksi.
Demonstrasi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan sipil.
Di tengah aksi tersebut, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan kesediaannya untuk menerima aspirasi dan membuka ruang dialog dengan perwakilan demonstran.
Baca Juga:
Massa aksi yang digerakkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen masyarakat sipil mulai memadati Bundaran HI pada Rabu sore.
Sebelum mencapai lokasi utama, sebagian peserta aksi sempat tertahan oleh pengamanan aparat di sejumlah titik. Massa kemudian bergerak melalui jalur pedestrian dan datang secara terpisah hingga berhasil berkumpul di Bundaran HI.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah mahasiswa mendekati barikade kepolisian di sekitar Halte Transjakarta Tosari. Berdasarkan laporan di lokasi, peserta aksi memindahkan pembatas jalan portabel ke arah barikade dan berhadapan langsung dengan aparat.
Meski terjadi ketegangan, massa tetap menyampaikan aspirasi melalui orasi dan poster tuntutan.
Merespons aksi tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden menyatakan pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah juga mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, dan menghindari tindakan anarkis yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat lainnya.
KSP menyatakan siap menerima perwakilan mahasiswa maupun kelompok demonstran lain untuk menampung aspirasi mereka.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam aksi 28 Oktober. Namun, kesiapan menerima aspirasi belum berarti seluruh tuntutan demonstran telah disetujui atau akan langsung diwujudkan.
Dalam aksi bertajuk #IndonesiaSadar, mahasiswa menyuarakan lima kelompok tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mendesak penanganan serius terhadap kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
Kedua, meminta evaluasi tata kelola ekonomi dan penggunaan anggaran negara agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Ketiga, mendorong penurunan biaya pendidikan tinggi serta pemerataan akses pendidikan yang inklusif.
Keempat, menuntut pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tegas.
Kelima, meminta perlindungan kebebasan sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penghentian militerisasi di ruang sipil.
Tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa aksi tidak hanya menyoroti persoalan mahasiswa, tetapi juga berbagai isu yang dinilai berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.
Momentum 28 Oktober memberikan dimensi tersendiri bagi demonstrasi tersebut. Pada peringatan Sumpah Pemuda, mahasiswa kembali menggunakan ruang publik untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Bagi peserta aksi, penyampaian aspirasi menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan. Sementara itu, pemerintah menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan persatuan selama demonstrasi berlangsung.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada tindak lanjut komunikasi antara pemerintah dan perwakilan demonstran, termasuk apakah tuntutan yang disampaikan memperoleh jawaban konkret.
Dengan demikian, perhatian tidak hanya tertuju pada keberhasilan massa mencapai Bundaran HI, tetapi juga pada sejauh mana ruang dialog yang ditawarkan pemerintah dapat menghasilkan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat.