Topikseru.com - Anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk 2027 akhirnya meningkat menjadi Rp111,537 miliar setelah mendapat tambahan Rp17,3 miliar. Tambahan tersebut diberikan setelah muncul persoalan keterbatasan anggaran, termasuk tidak tersedianya dana untuk penyelidikan tiga perkara dugaan pelanggaran HAM berat.
Sebelumnya, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,237 miliar. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk menjalankan seluruh tugas lembaga, mulai dari menerima pengaduan masyarakat hingga melakukan penyelidikan dan pemantauan dugaan pelanggaran HAM.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI pada 1 September 2026.
Baca Juga:
Tiga Perkara HAM Berat Tidak Mendapat Anggaran
Dalam pembahasan anggaran tersebut, Anis mengungkapkan bahwa Komnas HAM merencanakan penyelidikan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran HAM berat pada 2027.
Namun, ketiga perkara tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran dalam pagu indikatif yang diterima lembaganya.
Selain penyelidikan HAM berat, sejumlah kegiatan lain juga tidak memperoleh alokasi dana, termasuk pengaduan proaktif untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke Komnas HAM serta pemantauan situasi HAM untuk isu tertentu.
Kondisi ini menjadi perhatian karena penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat merupakan salah satu tugas penting Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Proses penyelidikan membutuhkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, pemantauan lapangan, dan kegiatan lain untuk mengungkap dugaan pelanggaran.
Komnas HAM Terima Sekitar 3.000 Pengaduan per Tahun
Beban kerja Komnas HAM juga terlihat dari jumlah pengaduan masyarakat yang diterima setiap tahun.
Anis menyebut Komnas HAM menerima sekitar 3.000 pengaduan setiap tahun. Sementara itu, dalam rancangan anggaran 2027, penanganan sekitar 300 perkara mendapatkan alokasi sekitar Rp467 juta.
Pengaduan tersebut mencakup berbagai persoalan, mulai dari konflik agraria, dugaan kekerasan, diskriminasi, hingga pelanggaran hak masyarakat.
Tidak semua pengaduan ditangani melalui penyelidikan. Komnas HAM memiliki beberapa mekanisme, seperti pemantauan, penyelidikan, mediasi, dan pemberian rekomendasi sesuai jenis perkaranya.
Namun, keterbatasan anggaran tetap menjadi tantangan untuk menjangkau korban, melakukan pemeriksaan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp17,3 Miliar
Setelah persoalan tersebut dibahas bersama DPR, anggaran Komnas HAM mengalami perubahan.
Pada September 2026, Komisi XIII DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp17,3 miliar untuk Komnas HAM.
Dengan tambahan tersebut, anggaran lembaga meningkat dari Rp94,237 miliar menjadi Rp111,537 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Tambahan dana itu menjadi bagian dari persetujuan penambahan anggaran Rp25 miliar untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat pelaksanaan program pemajuan dan penegakan HAM, operasional kantor pusat dan enam sekretariat provinsi, serta tata kelola kelembagaan.
Pada 21 Oktober 2026, Komnas HAM kembali menyampaikan bahwa pagu definitif 2027 telah mencapai sekitar Rp111,54 miliar.
Anggaran Bertambah, Penanganan Kasus Jadi Sorotan
Kenaikan anggaran memberikan tambahan ruang bagi Komnas HAM untuk menjalankan tugasnya. Namun, penggunaan dana tersebut tetap perlu diawasi agar benar-benar mendukung penanganan kasus dan perlindungan korban.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa laporan dugaan pelanggaran HAM tidak berhenti pada proses penerimaan pengaduan.
Selain jumlah anggaran, efektivitas lembaga juga perlu dilihat dari jumlah perkara yang ditangani, perkembangan penyelidikan, hasil pemantauan, serta tindak lanjut rekomendasi kepada pihak terkait.
Dengan pagu definitif Rp111,537 miliar, tantangan berikutnya adalah memastikan tambahan dana tersebut mampu memperkuat fungsi Komnas HAM, terutama dalam menangani perkara yang membutuhkan penyelidikan mendalam.
Anggaran yang lebih besar perlu diikuti hasil kerja yang terukur, sehingga masyarakat dapat melihat manfaatnya secara langsung.