Topikseru.com - Pemerintah Iran mengecam keras keputusan Amerika Serikat yang menolak memberikan visa perjalanan bagi jurnalis dan tim media Kepresidenan Iran. Rombongan pers tersebut sedianya dijadwalkan mendampingi Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam liputan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi kabar penolakan tersebut pada Senin (21/9/2026). Dia menilai tindakan Washington bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk penyensoran informasi di tingkat internasional.
"Ketika sebuah pemerintahan menutup pintu rapat-rapat, bahkan terhadap jurnalis Amerika yang tidak mereka sukai, dan menghalangi wartawan asing, termasuk tim media Presiden Iran yang suaranya ingin mereka bungkam, tindakan itu bukanlah bentuk pengaturan akses," tulis Baghaei melalui akun resmi X miliknya.
Tuduhan Disinformasi dan Penutupan Akses Informasi
Kemlu Iran menegaskan bahwa penolakan visa tim media Presiden Iran ini merampas hak publik Internasional untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai agenda diplomatik Teheran di Markas Besar PBB.
Presiden Masoud Pezeshkian sendiri dijadwalkan bertolak ke New York pada Selasa (22/9/2026).
Baghaei menilai kebijakan pembatasan visa ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melanggengkan narasi tunggal.
"Tindakan ini adalah upaya untuk menyembunyikan kebenaran dan melanggengkan kampanye disinformasi dengan mengabaikan hak dasar atas akses informasi," ujar Baghaei.
Sorotan terhadap Kebijakan Kebebasan Pers di Amerika Serikat
Langkah pembatasan akses pers AS terhadap wartawan asing ini terjadi di tengah gelombang kritik domestik terkait kebebasan media di Washington.
Hanya beberapa hari sebelum insiden visa wartawan Iran ini, Presiden AS Donald Trump mengambil tindakan tegas terhadap media nasional dengan melarang peliputan bagi jurnalis CNN, MSNBC, dan Politico di lingkungan Gedung Putih usai menuding jaringan media tersebut menyebarkan berita palsu (fake news).
Pencabutan dan penonaktifan kartu akses bagi jurnalis domestik pada 19 September lalu serta penolakan visa wartawan Iran untuk agenda PBB menguatkan kekhawatiran global terhadap makin terbatasnya ruang gerak jurnalisme di bawah kebijakan administrasi AS saat ini.
Berita Terkait
Rabu, 23 September 2026
