Topikseru.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (
Kejati Sumut) memastikan akan segera membuka penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran proyek rusun di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Deli Serdang. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 6,5 miliar.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut, Muttaqin Harahap, membenarkan pihaknya telah menerima laporan resmi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait temuan dugaan korupsi tersebut.
"Tadi sudah kami diskusikan. Bukti dugaan sudah ada dan akan segera kami tindak lanjuti. Langkah penyelidikan akan dimulai, orang-orang terkait akan kami panggil semua," ujar Muttaqin di kantor Kejati Sumut, Rabu (9/7).
Indikasi Korupsi di Balik Proyek Rusun
Kasus ini terungkap setelah Inspektorat Jenderal Kementerian PKP menemukan dugaan kerugian negara pada proyek rusun yang dikelola Yayasan Maju Tapian Nauli (Matauli) di Tapanuli Tengah, Yayasan Akademi Keperawatan di Tapanuli Utara, dan Poltekes Deli Serdang.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Dian Fris Nalle, menjelaskan bahwa pembangunan rusun ini dibiayai penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari hasil audit internal, ditemukan indikasi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
“Kami serahkan temuan ini ke Kejati Sumut. Dugaan sementara ada unsur pidana korupsi dengan kerugian Rp6,5 miliar. Tersangkanya berinisial YM,” kata Dian Fris.
Menurut Dian, pihaknya juga menduga ada unsur pemerasan di balik proyek ini. Penanganan kasus ini, kata dia, menjadi bagian dari komitmen Kementerian PKP mendukung program Astacita poin 7 Presiden Prabowo, yakni memberantas korupsi.
“Menteri PKP mendukung penuh bersih-bersih proyek. Dugaan pemerasan akan kami buka bersama Pidsus Kejati Sumut,” tambah Dian.
Proyek Miliaran, Jasa Satu Perusahaan
Berdasarkan data Kementerian PKP, proyek pembangunan rusun Matauli Tapanuli Tengah menelan anggaran Rp 13,1 miliar dengan penyedia jasa PT Swakarsa Tunggal Mandiri. Pembangunan rusun Akademi Keperawatan Tapanuli Utara menelan Rp 18,7 miliar dengan penyedia jasa yang sama.
Sementara rusun Poltekes Deli Serdang menelan anggaran lebih besar lagi, yakni Rp28 miliar, dengan penyedia jasa PT Cipta Adhi Guna.
Kejati Sumut menegaskan akan mengungkap seluruh aliran dana dan aktor-aktor yang terlibat. Jika unsur pidana terpenuhi, penyidik akan menetapkan tersangka baru di luar inisial YM.
“Kasus ini akan kami kawal penuh hingga tuntas,” pungkas Muttaqin.
Berita Terkait
Jumat, 25 September 2026
