Topikseru.com - Keunggulan tipis blok oposisi dalam proyeksi hasil pemilu parlemen Israel belum memastikan berakhirnya kekuasaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot kini menghadapi tantangan berikutnya: mengubah keunggulan suara sementara menjadi dukungan mayoritas di parlemen.
Eisenkot menyatakan hasil exit poll pemilu pada Selasa, 27 Oktober 2026, memperlihatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Netanyahu. Ia menilai pemilih menginginkan perubahan setelah berbagai persoalan keamanan dan politik yang membayangi pemerintahan petahana.
"Hasil exit poll menunjukkan kurangnya kepercayaan warga sepenuhnya terhadap Netanyahu dan pemerintahan 7 Oktober," ujar Eisenkot, seperti dikutip AFP.
Baca Juga:
Dalam pernyataan berikutnya pada Rabu pagi, Eisenkot kembali menegaskan bahwa masyarakat Israel menginginkan perubahan. Ia juga memperingatkan Netanyahu agar tidak menjadikan isu keamanan nasional sebagai alat untuk kepentingan politik.
"Netanyahu, jangan berani-beraninya Anda menggunakan keamanan Israel untuk kepentingan politik," kata Eisenkot.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika proyeksi sejumlah stasiun televisi Israel menunjukkan blok oposisi yang dipimpinnya berada di depan koalisi Netanyahu.
Namun, selisih kursi yang tipis membuat perebutan dukungan politik setelah pemungutan suara menjadi penentu arah pemerintahan berikutnya.
Angka tersebut belum cukup bagi kedua kubu untuk mengamankan mayoritas minimum 61 kursi. Artinya, keunggulan oposisi dalam exit poll belum otomatis memberikan jalan bagi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan.
Hasil proyeksi juga perlu dibedakan dari hasil resmi pemilu. Perhitungan exit poll merupakan perkiraan awal dan masih dapat berubah ketika proses penghitungan suara resmi berlangsung.
Menurut laporan AFP, sejumlah proyeksi menunjukkan partai Likud yang dipimpin Netanyahu masih berpeluang menjadi partai tunggal dengan perolehan kursi terbanyak. Namun, jika dilihat berdasarkan gabungan partai dalam masing-masing blok, oposisi justru diperkirakan unggul tipis.
Situasi tersebut memperlihatkan perbedaan penting dalam sistem parlementer Israel: partai dengan kursi terbanyak belum tentu mampu membentuk pemerintahan jika gabungan lawannya dapat mengumpulkan dukungan mayoritas.
Jumlah tersebut dapat menjadi faktor penentu apabila salah satu blok utama ingin mencapai ambang 61 kursi. Tanpa dukungan tambahan, baik kubu oposisi maupun koalisi Netanyahu masih menghadapi kekurangan kursi untuk menguasai parlemen.
Namun, kemungkinan kerja sama politik tidak dapat dianggap otomatis. Negosiasi akan bergantung pada kesediaan masing-masing partai, kesesuaian agenda, serta syarat yang diajukan dalam pembentukan koalisi.
Karena itu, hasil akhir pemilu tidak hanya ditentukan oleh siapa yang unggul dalam proyeksi suara, tetapi juga oleh kemampuan para pemimpin partai membangun kesepakatan setelah pemungutan suara.
Jika perundingan berjalan alot, Israel berpotensi menghadapi proses pembentukan pemerintahan yang panjang. Skenario lain yang mungkin muncul adalah pemerintahan minoritas yang mengandalkan dukungan dari luar koalisi atau penyelenggaraan pemilu ulang apabila tidak ada kesepakatan yang dapat mengamankan mayoritas.
"Rakyat telah bersuara menentang kelanjutan pemerintahan Netanyahu," kata Eisenkot.
Dia juga memperingatkan bahwa menggelar pemilu ulang setelah tingkat partisipasi yang tinggi akan menjadi kesalahan.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Eisenkot berupaya mendorong agar hasil pemilu segera diterjemahkan menjadi perubahan pemerintahan. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada hasil resmi dan proses politik di parlemen.
Dalam sistem parlementer, dukungan terhadap seorang kandidat perdana menteri perlu dibuktikan melalui kemampuan membangun koalisi atau memperoleh dukungan yang cukup di Knesset. Keunggulan dalam exit poll saja belum menyelesaikan persoalan tersebut.
Dia menyinggung pemerintahan Netanyahu dengan istilah "pemerintahan 7 Oktober", merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi titik balik bagi keamanan Israel dan memicu perang berkepanjangan di kawasan.
Keamanan nasional menjadi salah satu isu utama dalam pemilu, bersamaan dengan penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan pemerintah dan arah kebijakan negara.
Namun, klaim Eisenkot bahwa hasil exit poll mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap Netanyahu merupakan penilaian politik dari pihak oposisi.
Exit poll sendiri menunjukkan proyeksi pembagian kursi, bukan alasan individual setiap pemilih ketika menentukan pilihan.
Karena itu, hasil tersebut dapat dibaca sebagai kemunduran elektoral bagi blok petahana dalam proyeksi awal, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh pemilih memiliki pandangan yang sama terhadap pemerintahan Netanyahu.
Bagi Eisenkot, tantangan utamanya bukan hanya mempertahankan keunggulan oposisi, melainkan menyatukan partai-partai yang memiliki kepentingan dan agenda berbeda.
Sementara bagi Netanyahu, upaya mempertahankan kekuasaan akan bergantung pada kemampuan bloknya memperoleh dukungan yang cukup.
Dengan proyeksi 52 - 53 kursi untuk oposisi dan sekitar 50 kursi bagi blok Netanyahu, pemilu Israel kali ini belum menghasilkan pemenang yang dapat dipastikan membentuk pemerintahan.
Partai-partai Arab, hasil resmi, dan kesepakatan koalisi akan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang akhirnya mampu memimpin negara tersebut.