Topikseru.com - Dugaan korupsi dalam pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memasuki babak baru. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi penyimpangan yang diduga berdampak pada pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah Indonesia.
Kasus yang mencakup periode 2018 - 2026 itu tidak hanya diduga menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga disebut memengaruhi keandalan pasokan listrik nasional.
Berikut sejumlah fakta penting yang perlu diketahui.
1. Dugaan Korupsi Resmi Naik ke Tahap Penyidikan
Kortastipidkor Polri meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan batu bara PLTU ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026.
Langkah tersebut diambil setelah penyidik mengklaim telah mengantongi bukti permulaan yang cukup, mulai dari dokumen, keterangan saksi, hingga hasil pendalaman yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi.
2. Kerugian Negara Diperkirakan Mencapai Rp 5 Triliun
Penyidik memperkirakan dugaan penyimpangan tersebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian nasional sekitar Rp 5 triliun.
Nominal tersebut masih bersifat sementara karena aparat penegak hukum masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif guna menghitung nilai kerugian secara resmi.
3. Dua Perusahaan Menjadi Fokus Penyidikan
Penyidikan saat ini mengarah pada dugaan penyimpangan yang melibatkan dua perusahaan pemasok batu bara, yakni PT Oktasan Baruna Persada (OBP) dan PT Buana Rizky Armia (BRA).
Keduanya diduga memiliki peran penting dalam rantai pasok batu bara menuju pembangkit listrik milik PLN.
4. Penyidik Menemukan Tiga Dugaan Modus Manipulasi
Berdasarkan hasil penyelidikan awal, aparat menemukan sedikitnya tiga pola dugaan penyimpangan, yaitu:
Manipulasi kualitas batu bara melalui dokumen sehingga batu bara berkualitas rendah tercatat seolah memenuhi spesifikasi kontrak.
Manipulasi volume atau tonase batu bara yang dikirim ke lokasi penyimpanan pembangkit. Dugaan rekayasa harga kontrak sehingga pembayaran yang dilakukan tidak mencerminkan kualitas maupun jumlah batu bara yang diterima.
Ketiga dugaan tersebut kini menjadi fokus pembuktian dalam proses penyidikan.
5. Batu Bara Diduga Tidak Memenuhi Standar Operasional PLTU
Penyidik menduga batu bara yang diterima sejumlah pembangkit memiliki kualitas di bawah spesifikasi teknis boiler PLTU.
Kondisi tersebut disebut berpotensi mengganggu proses pembakaran, menurunkan efisiensi pembangkit, meningkatkan risiko kerusakan peralatan, hingga mengurangi kapasitas produksi listrik.
6. Blackout Nasional Diduga Berkaitan dengan Gangguan Pasokan
Polri menyatakan masih mendalami dugaan hubungan antara penyimpangan pasokan batu bara dengan sejumlah insiden pemadaman listrik yang terjadi di berbagai wilayah.
Menurut penyidik, batu bara yang tidak sesuai spesifikasi diduga berkontribusi terhadap terganggunya operasional pembangkit sehingga berdampak pada keandalan sistem kelistrikan nasional.
7. Dugaan Manipulasi Sertifikat Analisis Batu Bara
Sebelum perkara naik ke tahap penyidikan, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) telah mengungkap dugaan adanya rekayasa Certificate of Analysis (CoA).
Dalam temuannya, batu bara yang dikirim disebut hanya memiliki kualitas sekitar 3.000 GAR, sementara kebutuhan operasional PLTU berada pada kisaran 4.400–4.800 GAR.
Sejumlah pengamat energi juga menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses penerbitan sertifikat kualitas oleh pihak independen, meski hal tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelidikan aparat.
8. Nilai Kontrak Batu Bara Bernilai Sangat Besar
Kasus ini menjadi perhatian karena kontrak pengadaan batu bara berlangsung dalam jangka panjang dengan volume pasokan yang besar.
Data yang beredar menunjukkan PT OBP memasok sekitar 2,1 juta metrik ton per tahun pada periode 2018–2026.
Selain itu, konsorsium PT OBP dan PT BRA juga memiliki kontrak sekitar 819 ribu metrik ton per tahun hingga 2032, sementara PT BRA tercatat memiliki kontrak tersendiri sekitar 1,49 juta metrik ton per tahun untuk periode 2022–2027.
Besarnya volume kontrak tersebut membuat potensi kerugian negara masih terus dihitung.
9. Penyidikan Juga Menyasar Dugaan TPPU
Selain menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Artinya, penyidik tidak hanya menelusuri dugaan korupsi, tetapi juga aliran dana yang diduga berasal dari hasil tindak pidana tersebut.
10. Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Pengadaan Batu Bara
Merespons persoalan pasokan batu bara yang berulang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim pengawas khusus untuk memperkuat tata kelola pengadaan batu bara bagi PLN.
Tim tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Langkah ini diambil setelah pemerintah mencatat kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun, sementara realisasi kontrak baru sekitar 134 juta ton, sehingga masih terdapat kekurangan pasokan sekitar 20 juta ton yang dinilai perlu diawasi agar tidak membuka ruang penyimpangan.
Penyidikan Masih Berlangsung
Hingga kini, proses penyidikan masih berlangsung dan aparat belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut berdasarkan informasi yang tersedia pada data ini.
Polri menyatakan akan terus mendalami seluruh rangkaian dugaan penyimpangan, termasuk menghitung kerugian negara bersama BPK serta menelusuri pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut sektor strategis ketenagalistrikan nasional. Selain dugaan kerugian keuangan negara, penyidik juga menilai perkara tersebut berpotensi berdampak pada pelayanan listrik bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Berita Terkait
Rabu, 23 September 2026
