Kamis, 22 Oktober 2026

Pemprov Sumut Ingatkan ASN Jangan Terjerat Investasi Bodong

Agus Supratman - Kamis, 22 Oktober 2026 14:09 WIB
Pemprov Sumut Ingatkan ASN Jangan Terjerat Investasi Bodong
Sumber: Diskominfo Sumut
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor menghadiri dan memberi sambutan pada Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Kamis (22/10/2026).

Topikseru.com, Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya tidak mudah tergiur tawaran atau jeratan investasi yang menjanjikan keuntungan besar secara instan atau investasi bodong tanpa memperhitungkan risiko.

Sekaligus mengajak ASN hingga Pemerintah Kabupaten/Kota semakin cerdas mengelola keuangan, serta bijak dalam berinvestasi untuk kesejahteraan masa depan.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor pada kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Kamis (22/10/2026).

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Timur mengingatkan ASN agar selalu memilih produk investasi yang legal, terdaftar, dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"ASN memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Namun, ASN yang profesional dan produktif juga perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga. Gaji yang diterima setiap bulan harus dikelola dengan bijak, bukan hanya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sesaat," ujar Timur Tumanggor.

Kegiatan tersebut mengusung tema "ASN Cerdas, Bijak Berinvestasi Mewujudkan Kesejahteraan di Masa Depan", dengan subtema "Mengenal Investasi yang Legal, Memahami Risiko, dan Berinvestasi Secara Bijak". Melalui tema tersebut, ASN diharapkan semakin bijak memilih instrumen investasi yang sehat serta terhindar dari investasi ilegal atau bodong dan praktik judi online.

Timur mengatakan, ASN dituntut cerdas mengelola penghasilan melalui perencanaan anggaran yang matang dan disiplin, termasuk mampu membedakan kebutuhan dan keinginan. Investasi juga harus dilakukan berdasarkan pengetahuan, kehati-hatian, dan orientasi jangka panjang.

Selain itu, ASN perlu membangun ketahanan finansial keluarga dengan mempersiapkan dana darurat, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, hingga perencanaan masa pensiun. Pengelolaan keuangan yang baik dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera.

"Kesejahteraan keluarga tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghasilan, tetapi bagaimana penghasilan tersebut dikelola dengan baik. ASN yang sejahtera secara finansial akan bekerja lebih tenang, produktif, profesional, dan berintegritas," tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan literasi keuangan ASN. Dengan pemahaman yang baik, ASN diharapkan dapat terhindar dari berbagai bentuk kejahatan dan risiko keuangan.

Guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai investasi legal dan manajemen risiko, Pemprov Sumut menghadirkan sejumlah narasumber dari sektor perbankan dan lembaga keuangan. Di antaranya perwakilan PT Bank Sumut, PT Pegadaian, PT Mandiri Sekuritas, serta Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara.

Disampaikan juga, melalui sinergi bersama OJK, Bank Indonesia, serta lembaga keuangan terkait, Pemprov Sumut berharap momentum Bulan Inklusi Keuangan 2026 dapat meningkatkan literasi sekaligus mendorong perubahan perilaku keuangan ASN. Dengan demikian, ASN semakin cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta menentukan pilihan investasi.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
Gubernur Sumut Bobby Nasution Ikut Pengajian, Ingatkan Fasilitas dan Gaji ASN Bersumber dari Masyarakat
Gaji PNS Tetap Lewat Bank, Kemenkeu Belum Pastikan Usulan Koperasi Merah Putih
BEI Keluarkan 80 Saham dari IHSG, Bobotnya Capai 18% Indeks
Investasi RI Tembus Rp 1.539 Triliun hingga September 2026, Serap 2,19 Juta Pekerja
OJK Denda DSSA, BREN, dan CUAN Rp 2,1 Triliun, Pasar Modal RI Disorot MSCI
Gaji ASN Lewat Koperasi Merah Putih Belum Jadi Kebijakan, Ini Penjelasan Bima Arya