Topikseru.com, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merespon tegas peristiwa tindak kekerasan dan kericuhan yang menewaskan satu orang warga serta melukai belasan orang lainnya dalam kenduri Maulid Nabi di Pidie, dengan mengirim tim pemantauan lapangan.
"Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh," kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Peristiwa tindak kekerasan dan kericuhan dalam acara kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari/Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh terjadi pada 4 November 2026, sekira pukul 16.00-17.05 WIB.
Baca Juga:
Berdasarkan informasi awal yang dihimpun Komnas HAM, lanjut Anis, ketegangan bermula sekira pukul 16.00 WIB saat sejumlah warga mengibarkan bendera Bulan Bintang di lokasi acara kenduri.
Situasi bereskalasi ketika personel TNI mendatangi lokasi untuk menurunkan bendera tersebut. Tindakan itu mendapat penolakan dari warta setempat hingga memicu ketegangan yang berujung pada kericuhan.
Insiden yang berlangsung hingga pukul 17.05 WIB itu dilaporkan diwarnai dengan aksi pemukulan serta penembakan yang menyasar warga. Akibat peristiwa tersebut, satu warga meninggal dunia karena tertembak dan sejumlah warga, serta personil TNI mengalami luka-luka.
Anis menyatakan penyesalan mendalam atas aksi kekerasan di bumi Serambi Mekkah tersebut. Sebagai langkah konkrit penanganan, Komnas HAM menurunkan tim pemantau ke lapangan untuk mengumpulkan fakta, bahan, dan keterangan resmi guna merekonstruksi kronologi peristiwa secara utuh dan objektif.
Selain itu, Komnas HAM mendesak aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan scientific crime investigation (SCI). Langkah hukum tersebut mencakup proses otopsi korban meninggal dunia, pemeriksaan medis para korban luka-luka, penindakan tegas terhadap terduga pelaku, serta jaminan akses keadilan bagi seluruh korban.
Komnas HAM juga mendesak pemerintah untuk segera turun tangan menyelesaikan akar permasalahan di Aceh dan mengantisipasi eskalasi konflik sosial.
Penanganan yang tepat dinilai sangat mendesak agar gesekan serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Dalam permohonan lanjutannya, pemerintah diimbau memastikan seluruh korban luka mendapat penanganan medis yang maksimal dan cuma-cuma.
Negara juga diminta untuk memberikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya secara komprehensif, baik dari aspek psikologis maupun bantuan hukum.
Sebagai penutup, Komnas HAM mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan provokatif.
Seluruh pihak diminta mendukung penuh proses pengungkapan fakta secara transparan dan objektif demi menjunjung tinggi prinsip keadilan dan hak asasi manusia di Tanah Air.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah sepakat melakukan penyelidikan terhadap insiden penembakan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, Rabu (4/11/2026).
"Kami sangat prihatin dengan insiden di Tiro, Kabupaten Pidie dengan tewasnya satu orang dan kita betul-betul sangat prihatin dengan keadaan ini," kata Yusril di Darussalam, Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu menanggapi terkait insiden penertiban dan penurunan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Meunasah Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.
Ia menjelaskan, pemerintah akan melakukan satu penyelidikan atas kasus penembakan itu, guna mengungkap siapa yang melakukan dan bertanggung jawab serta dilakukan satu upaya penegakan hukum terhadap kasus itu.
"Kami juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum dan juga kepada korban yang sekarang sedang dirawat, mudah-mudahan segera memperoleh kesembuhan," katanya.
Menurut dia, insiden tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sehingga di masa-masa yang akan datang tidak timbul lagi kekerasan yang mengakibatkan luka-luka dan korban jiwa.
"Saya juga sudah bicara dengan Panglima TNI dan juga sudah bicara dengan Menko Polkam dan mungkin nanti saya juga akan bertemu dengan Pangdam Iskandar Muda untuk memperoleh kejernihan terhadap persoalan ini," katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah menyampaikan rasa keprihatinan yang mendalam dan menyampaikan duka cita atas korban meninggal dunia dan korban luka-luka.
"Ini juga memberikan satu pelajaran bagi kita semua agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi," katanya.
Ia juga mengajak kepada masyarakat Aceh untuk bersama-sama mencari penyelesaian terhadap masalah bendera Aceh, karena memang telah terjadi silang pendapat.
"Saya juga sudah berkali-kali sebenarnya melakukan pembicaraan dengan baik dengan gubernur, wakil gubernur dan kemudian juga DPR Aceh membahas masalah bendera, masalah Blang Padang dan dana khusus dan terakhir kemarin masalah ini dibahas dalam rapat Polkam yang diadakan tanggal 2 November yang lalu," katanya.
Ia juga mendapat informasi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyelesaian masalah bendera.
"Saya ingin sekali masalah ini diselesaikan dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tadi malam juga saya bicara agak panjang dengan Yang Mulia Wali Nanggroe membahas antara lain juga masalah bendera dan insiden penembakan yang terjadi di Pidie," katanya.
Pemerintah Pusat ingin mencari penyelesaian segera dan sudah banyak sekali masukan-masukan serta mengkaji aspek-aspek hukumnya bersama dengan Mendagri dan Menko Polkam.
"Kita berharap semoga masalah ini kita segera carikan jalan keluarnya sehingga tercipta perdamaian di Aceh. Itu yang menjadi harapan kita bersama," katanya.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diterima pada Kamis, aparat TNI dan Polri telah mengedepankan langkah persuasif melalui komunikasi dan mediasi dengan panitia penyelenggara agar bendera tersebut tidak dikibarkan.
Namun, upaya tersebut belum mencapai kesepakatan karena panitia tetap bersikeras mempertahankannya.
Di sisi lain, TNI AD juga melakukan langkah antisipasi terhadap rencana kegiatan Syiar Aceh Merdeka di wilayah Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
Personel Kodim 0102/Pidie bersama personel Bawah Kendali Operasi (BKO) melaksanakan patroli dan komunikasi sosial dengan masyarakat. Kegiatan yang semula direncanakan di Desa Udeung Poroh akhirnya dipindahkan ke Makam Abdullah Syafi'i, Desa Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam proses penertiban di Desa Pulo Keunari, situasi meningkat dan terjadi aksi pelemparan batu serta kayu ke arah personel TNI.
Sejumlah orang juga terlihat membawa senjata tajam. Personel telah berupaya menenangkan dan membubarkan massa menggunakan perlengkapan pengendalian huru-hara.
Massa terus melakukan tindakan anarkis dan keselamatan personel terancam, dilakukan tindakan pengamanan secara bertahap dengan mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa, kemudian munisi karet.
Setelah massa membubarkan diri, personel TNI menurunkan Bendera Bulan Bintang di lokasi kegiatan. Penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan wilayah serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam peristiwa tersebut, tercatat 14 warga menjadi korban, yaitu satu orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Selain itu, enam personel TNI juga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.
Korban meninggal dunia bernama Abzalul Riza, warga Desa Dayah Gampong Baro, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Jenazah telah dimakamkan pada Kamis (5/11) pukul 01.00 WIB di pemakaman umum Desa Dayah Kampong Baru, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.
TNI AD menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga dalam peristiwa tersebut serta berharap seluruh korban luka segera pulih.
TNI AD juga terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kondisi wilayah tetap terkendali.
Dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI, TNI AD senantiasa mengedepankan langkah persuasif, komunikasi sosial, serta sinergi dengan Polri, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
Ia mengatakan, setiap tindakan di lapangan dilaksanakan secara profesional dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta keselamatan masyarakat dan personel.