Topikseru.com - Presiden Prabowo Subianto memasang target besar untuk memperluas pembiayaan usaha rakyat pada 2027. Pemerintah menargetkan penyaluran kredit atau pinjaman produktif mencapai Rp400 triliun dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga di berbagai wilayah Indonesia.
Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses modal bagi kelompok yang menjadi penggerak ekonomi akar rumput, mulai dari petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Target itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca Juga:
Prabowo memperkirakan, apabila setiap keluarga penerima manfaat dihuni rata-rata empat orang, program pembiayaan tersebut berpotensi menjangkau sekitar 100 juta penduduk.
"Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, Insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan (untuk, red.) mereka yang berpenghasilan rendah," kata Prabowo.
Sasaran program bukan hanya masyarakat di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah terpencil, serta pedesaan.
Bagi pelaku usaha kecil, akses modal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, dan memperluas pasar.
Petani dan nelayan, misalnya, membutuhkan pembiayaan untuk menunjang kegiatan usaha, sedangkan pelaku UMKM memerlukan modal untuk menjaga kelangsungan bisnis maupun meningkatkan skala usahanya.
Meski demikian, besarnya target penyaluran tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan penerima. Efektivitas program juga akan bergantung pada ketepatan sasaran, kemudahan persyaratan, kemampuan membayar, serta penggunaan dana untuk kegiatan produktif.
Karena itu, realisasi penyaluran dan dampak pembiayaan terhadap pendapatan keluarga akan menjadi aspek penting untuk dicermati pada 2027.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi perlu dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari, termasuk petani di desa, nelayan di pesisir, pedagang pasar, pelaku UMKM, serta anggota keluarga yang turut menopang pendapatan rumah tangga.
Presiden juga mengingatkan jajarannya agar kesejahteraan tidak berhenti sebagai slogan.
Ukuran yang perlu diperhatikan, menurut Prabowo, adalah peningkatan pendapatan riil masyarakat dan kemampuan keluarga untuk membeli kebutuhan hidup.
"Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara real, secara nyata, harus meningkat. Bahwa, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita," ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan produktif diharapkan dapat membantu masyarakat memperkuat kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan.
Namun, manfaat akhirnya tetap perlu dilihat dari perkembangan usaha dan daya beli penerima, bukan semata-mata dari nilai kredit yang tersalurkan.
Penerimanya terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha lainnya. Penyaluran tersebut melibatkan 343 lembaga jasa keuangan.
Angka itu menjadi gambaran pelaksanaan pembiayaan produktif yang telah berjalan menjelang target lebih besar pada 2027.
Meski begitu, nilai Rp 53,15 triliun tersebut merupakan penyaluran pada periode Agustus - Oktober 2026, bukan total realisasi sepanjang tahun atau capaian target 2027.
Perbedaan periode dan cakupan data perlu diperhatikan ketika membandingkan angka penyaluran saat ini dengan target tahun depan.
TPAKD berperan mendorong perluasan akses layanan keuangan di daerah, termasuk membuka peluang pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang belum terlayani secara optimal.
Keberadaan tim di seluruh wilayah diharapkan membantu menghubungkan kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan.
Namun, jangkauan kelembagaan perlu diikuti dengan akses yang benar-benar mudah, informasi yang jelas, dan produk pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha masyarakat setempat.
Target kredit produktif Rp 400 triliun pada 2027 kini menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperluas pembiayaan ekonomi rakyat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan dana tersebut menjangkau penerima yang tepat, digunakan secara produktif, dan memberikan dampak nyata terhadap pendapatan serta daya beli keluarga Indonesia.