Topikseru.com, Jakarta - Perombakan Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026 membawa perubahan pada struktur kementerian koordinator. Salah satu yang paling terlihat ialah masuknya Bahlil Lahadalia ke jajaran Menteri Koordinator.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Kamis (1/10/2026). Pada saat yang sama, Bahlil tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pengangkatan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Baca Juga:
Dengan posisi baru tersebut, Bahlil menjadi salah satu dari empat ketua umum partai politik yang saat ini memimpin kementerian koordinator dalam pemerintahan Prabowo.
Tiga nama lainnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Abdul Muhaimin Iskandar dari PKB.
Keempatnya memimpin kementerian koordinator dengan bidang yang berbeda.
Setelah dilantik, Bahlil menyatakan dirinya akan tetap menjalankan tugas sebagai Menteri ESDM. Kantornya pun untuk sementara tetap berada di Kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, penempatan tersebut berkaitan erat dengan agenda hilirisasi dan transisi energi yang memiliki keterkaitan dengan sektor energi.
Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi tetap berfungsi sebagai kementerian teknis.
Sementara itu, kementerian teknis tersebut berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil sendiri sebelumnya merupakan Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelum dipercaya memimpin Kementerian ESDM.
Di sisi politik, Bahlil juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pada Juli 2026, situs Suara Golkar masih mencatat Bahlil sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 tersebut tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dokumen resmi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2026 mencatat AHY sebagai Menteri Koordinator.
Kementerian tersebut mengoordinasikan sejumlah agenda yang berkaitan dengan infrastruktur, konektivitas, pembangunan kewilayahan, perumahan, serta penataan ruang.
Posisi AHY juga terlihat dalam berbagai agenda pemerintahan sepanjang 2026. Salah satunya terkait koordinasi pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas wilayah.
Dalam struktur Partai Demokrat, AHY juga masih tercatat sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030.
Dalam reshuffle 1 Oktober 2026, tidak ada perubahan pada posisi AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Zulhas memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan, posisi yang telah diembannya sejak awal Kabinet Merah Putih.
Situs resmi PAN masih mencatat Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum. Sementara struktur resmi Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencantumkannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Dalam menjalankan tugasnya, Zulhas mengoordinasikan kebijakan lintas sektor yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
Sepanjang 2026, agenda Kemenko Pangan antara lain mencakup swasembada pangan, pupuk bersubsidi, stabilisasi pasokan, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menjelang reshuffle Oktober 2026, posisi Zulhas sebagai Menko Pangan juga tidak berubah.
Muhaimin menjabat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejak awal pemerintahan Prabowo.
Struktur resmi PKB mencatat Muhaimin sebagai Ketua Umum DPP PKB periode 2024-2029.
Sementara itu, dokumen Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada 2026 mencantumkan Muhaimin sebagai pejabat yang menandatangani sejumlah keputusan kementerian.
Bidang koordinasinya berkaitan dengan agenda pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta penguatan kemandirian masyarakat.
Pada April 2026, misalnya, Muhaimin memimpin rapat tingkat menteri mengenai evaluasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Posisinya sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat juga tidak berubah dalam reshuffle 1 Oktober 2026.
Keempat jabatan tersebut mempunyai ruang koordinasi yang berbeda. Dalam struktur pemerintahan, kementerian koordinator berfungsi mengoordinasikan kementerian teknis yang berada dalam lingkup bidang masing-masing.
Bahlil, misalnya, kini mendapat mandat mengoordinasikan agenda hilirisasi dan transisi energi, sementara AHY berada pada bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Zulhas menangani koordinasi sektor pangan dan Muhaimin berada pada bidang pemberdayaan masyarakat.
Sekretariat Negara mencatat Presiden Prabowo melantik sejumlah menteri dan wakil menteri untuk melanjutkan masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Dalam Keppres Nomor 104/P Tahun 2026 tersebut, selain Bahlil, sejumlah posisi lain juga mengalami perubahan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Luar Negeri.
Dengan demikian, konfigurasi kabinet setelah reshuffle Oktober 2026 memperlihatkan perubahan pada sejumlah posisi strategis, sementara beberapa menteri koordinator tetap menjalankan jabatan masing-masing.
Masuknya Bahlil ke jajaran Menko sekaligus membuat empat ketua umum partai politik kini berada di level kementerian koordinator, dengan portofolio pemerintahan yang berbeda-beda.