Rabu, 07 Oktober 2026

KPK panggil Kadis SDABMBK Medan pada Kasus Bupati Langkat Nonaktif Ondim Kasus Dugaan Suap Proyek

Agus Supratman - Rabu, 07 Oktober 2026 14:19 WIB
KPK panggil Kadis SDABMBK Medan pada Kasus Bupati Langkat Nonaktif Ondim Kasus Dugaan Suap Proyek
Sumber: rri
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

Topikseru.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan Khairul Azmi (KAZ) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara atas nama KAZ," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Budi menjelaskan Khairul dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Langkat.

Baca Juga:

Selain dia, Budi mengatakan KPK memanggil delapan orang untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Ilhamsyah Bangun, aparatur sipil negara pada Disdik Langkat berinisial ARM, seorang guru berinisial GEM, serta ASN pada Dinas PUTR Langkat berinisial IRF, MYN, ADG, DT, dan ROL.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Langkat, Binjai, dan Medan, Sumatera Utara pada 2 Juli 2026.

Pada 3 Juli 2026, KPK menetapkan Syah Afandin dan mantan tim suksesnya saat Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu'arif, sebagai tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat periode 2025-2026.

Syah Afandin diduga menerima suap sebesar Rp800 juta dari total komitmen Rp1,117 miliar yang diberikan Yaqub setelah memenangkan 80 proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat dan lima proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Langkat. Sebanyak 85 proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran Pemkab Langkat tahun 2025.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Syah Afandin menerima gratifikasi hingga Rp3,5 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan camat, jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, serta pengadaan seragam sekolah dasar.

Editor
: Muchlis
Berita Terkait
KPK Panggil Mantan Bupati Tapsel hingga Mantan Bupati Madina Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jalan
KPK Panggil Nusron Wahid Pekan Ini, Pendalaman Kasus HGB Summarecon Terus Berlanjut
Fuad Hasan Bantah USD500 Ribu di Rumahnya dari Bisnis Haji: "Dana Simpanan Keluarga"
Harta Kekayaan Suyudi Ario Seto Tembus Rp 5,8 Miliar, Aset Terbesar Berupa Tanah dan Bangunan
KPK Buka Peluang Tangani Dugaan Pungli Lapas, Ada Informasi Rp 250 Juta untuk Akses HP
KPK Geledah Kantor PT Bela Parahiyangan, Usut Dugaan Uang HGB ATR/BPN